SORAKLINTERA, SUNGAI PENUH – Di tengah semangat membangun desa yang sejahtera, warga Desa Sumur Gedang, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, justru dihadapkan pada tanda tanya besar: ke mana arah dana desa dan BUMDes yang seharusnya untuk rakyat?
Keresahan itu akhirnya pecah menjadi tindakan nyata. Melalui laporan resmi tertanggal 10 Oktober 2025 yang ditujukan kepada Camat Pesisir Bukit, warga bersama sejumlah perangkat desa menyampaikan dugaan adanya penyimpangan dan ketidaktransparanan dalam pengelolaan dana publik oleh Kepala Desa Eri Susrial, M.K.
Dalam laporan tersebut, warga menyoroti kondisi BUMDes yang terbengkalai, serta dana sebesar Rp40 juta yang hingga kini belum dikembalikan ke kas desa. Tidak hanya itu, kebijakan sepihak dalam pergantian perangkat desa dan dugaan pemotongan Bantuan Langsung Tunai (BLT) turut menambah kecurigaan masyarakat terhadap tata kelola keuangan desa.
“Uang rakyat harus kembali untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi,” tegas seorang warga dengan nada kecewa.
Warga juga menilai beberapa program pelatihan seperti Tata Boga dan Tata Rias hanya sebatas laporan administratif tanpa manfaat nyata. Sementara tunjangan bagi perangkat desa disebut tidak pernah disalurkan sebagaimana mestinya.
Desa yang seharusnya menjadi ujung tombak kesejahteraan kini justru memunculkan kegelisahan sosial. Namun, di balik kekecewaan itu, keberanian warga untuk bersuara menjadi sinyal bahwa kesadaran terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas mulai tumbuh kuat di akar rumput.
Mereka menuntut agar aparat kecamatan dan penegak hukum segera turun tangan memeriksa dan menelusuri dugaan penyimpangan tersebut.
“Dana desa adalah amanah. Jika ada yang bermain, maka kebenaran harus ditegakkan,” tulis warga dalam laporan itu.
Keberanian masyarakat Sumur Gedang ini menjadi contoh bahwa pengawasan rakyat bukan sekadar hak, tetapi juga tanggung jawab moral untuk menjaga agar setiap rupiah uang negara benar-benar kembali kepada kepentingan rakyat banyak. (Glen)
0 Komentar