Mendagri Minta Pemerintah Daerah Jawab Kritik Masyarakat Dengan Empati

 


SORAKLINTERA, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) menghadapi kritik masyarakat dengan pendekatan dialog dan komunikasi yang menenangkan.

Tito menegaskan pentingnya peran dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan sosial di tengah dinamika situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang terus berkembang.

"Pendekatan tersebut, diharapkan tidak hanya meredam potensi konflik, tetapi juga menjadi fondasi untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat," kata Tito dalam keteranganya yang diterima di Jakarta, Senin (8/9).

Penegasan itu disampaikan Mendagri dalam Rapat Koordinasi Nasional bersama seluruh kepala daerah secara daring, yang diikuti oleh para gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia.

Tito Karnavian mendorong kepala daerah untuk mengedepankan pendekatan kolaboratif dan humanis.

Beberapa poin penting yang menjadi sorotan antara lain, pertama, kepala daerah diminta menyambangi tokoh-tokoh masyarakat untuk membangun komunikasi langsung dan terbuka.

Kedua, menggelar doa lintas agama sebagai sarana memperkuat harmoni sosial. Ketiga, menggunakan bahasa yang santun dan meredakan ketegangan saat berbicara kepada publik.

Arahan Mendagri itu mendapat respons positif dari sejumlah kepala daerah yang langsung bergerak cepat dengan berbagai inisiatif berbasis dialog dan kedekatan sosial.

Sebagai contoh, Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra, bersama Forkopimda, tokoh agama, tokoh adat, dan perangkat daerah, menggelar pertemuan terbuka di Balai Kota untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat. (*)

0 Komentar